Jakarta, tvrijakartanews - Ketua Komisi 7 DPR RI dari Partai Amanat Nasional, Saleh Partaonan Daulay mendorong agar pemerintah ambil bagian dalam menyikapi penolakan kasasi yang diajukan oleh PT Sritex oleh Mahkamah Agung. Dengan adanya penolakan itu, artinya PT Sritex tetap dinyatakan pailit.

"Kalau pailit, dampaknya luas. Sistem produksi dan distribusi akan terkendala. Para pekerja bisa saja terancam tidak bisa bekerja. Ada banyak yang khawatir akan terjadi PHK besar-besaran," ujar Daulay dalam keterangannya, Kamis (26/12/2024).

Daulay menyebut Fraksi PAN mendesak agar pemerintah mengambil langkah yang diperlukan untuk menyelamatkan para karyawan PT Sritex. Segala upaya yang diperlukan bisa dikerjakan. Orientasi utama adalah menyelamatkan para karyawan yang jumlahnya lebih dari 50.000 orang.

"Sayup-sayup saya mendengar sudah ada karyawan yang tidak bekerja. Bahan baku habis. Mau tidak mau, banyak yang sudah dirumahkan," kata dia.

Dalam rapat dengan Komisi VII sebelum putusan MA, Daulay mengungkap Menteri Perindustrian RI, Agus Gumiwang Kartasasmita menjanjikan bahwa para karyawan akan dijaga dan diselamatkan. Agus kala itu menekankan tidak boleh ada yang di-PHK dan kehilangan pekerjaan.

"Saya ingat janji pak Agus Gumiwang Kartasasmita. Kala itu beliau menyebut bahwa apa pun putusan MA, pemerintah akan mengupayakan agar tidak ada PHK. Kebijakan ini kelihatannya juga didasarkan atas arahan presiden Prabowo," kata dia.

"Suasananya memang sulit. Harus ada cara taktis, sistematis, dan dengan dasar jurisdiksi yang benar untuk menjaga ini. Perlu penjelasan pemerintah agar masyarakat paham arah dan orientasi yang akan dilakukan pemerintah," sambungnya

Dalam konteks itu, Daulay berharap agar Presiden Prabowo langsung ikut mengawal karena persoalan ini besar dan pengaruh Presiden sangat diperlukan. Paling tidak, kata dia, Prabowo perlu menugaskan beberapa orang anggota kabinet untuk menjaga dan menata agar PT Sritex tetap beroperasi. Dengan begitu, menurut dia tidak perlu ada yang di PHK atau dirumahkan.